Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mua’wanah hadiri gelar acara apel Penyerahan Ranmor Dinas dan Tasyukuran dalam rangka penerimaan penghargaan unit kerja pelayanan berpredikat WBK di Mapolres Bojonegoro, (13/12/2018) pagi pukul 08.00 Wib.
Selain jajaran dari Kepolisian, acara tersebut di hadiri oleh Bupati Bojonegoro, ketua FKUB Gus Alamul Huda, Dirut RSUD R. Sosodoro Djati Koesoemo, Dirut PLN, Disdukcapil, Kemenkumham dan tokoh Masyarakat.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah di dalam sambutannya
mengucapkan selamat kepada Polres Bojonegoro yang telah mendapatkan anugerah dan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), predikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
“Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melawan hukum, tidak hanya membahayakan individu ataupun organisasi saja, namun dapat merugikan negara, melanggar hak asasi manusia, mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan institusi, merusak nilai-nilai demokrasi dan keadilan, membahayakan pembangunan berkelanjutan,” ucap Bupati Bojonegoro.
Juga ditambahkan oleh Bupati Bojonegoro bahwa, dalam kondisi yang lebih ekstrime, korupsi dapat menyebabkan kehancuran ekonomi, penderitaan dan kesengsaraan.
Artinya, korupsi merupakan salah satu permasalahan yang mengerikan dan meresahkan serta korupsi sebagai sebuah tindak pidana tentu harus diberantas dengan sungguh-sungguh. Korupsi harus terus menjadi musuh bersama yang membutuhkan extra tenaga mulai dari aspek pencegahan sampai pada aspek penindakan.
“Diperlukan penindakan dan pencegahan korupsi secara bersamaan dimana upaya penindakan difokuskan untuk memberantas kasus-kasus korupsi aktual yang belakangan ini terjadi, sementara pencegahan diarahkan untuk korupsi-korupsi potensial yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang,” imbuhnya.
Selain itu, menurutnya upaya memberantas korupsi akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan pendekatan kelembagaan saja ataupun pendekatan legal formal, upaya-upaya tersebut harus juga disertai dengan pendekatan tingkah laku yang menekankan pada aspek tanggung jawab, moral, dan etika. Sehingga muncul kesadaran bahwa korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang merugikan hak-hak orang lain.
Lebih lanjut, Bupati juga berharap kesadaran yang sama juga diikuti oleh berbagai institusi, terutama di Bojonegoro, karena semangat pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama yang diikuti dengan tindakan-tindakan pencegahan yang nyata.
“Jangan sampai korupsi sebagai musuh bersama malah tumbuh subur dan menghambatnya jalannya pembangunan ekonomi dan demokrasi di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Bojonegoro menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Polres Bojonegoro yang telah mendapatkan anugerah WBK.
Setelah usai acara sambutan, apel dilanjutkan dengan penyerahan kendaraan bermotor kepada
Sat lantas, Binmas, Bhabinkamtibmas dan Sabhara. (Gok/MP)
