Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Mu’awanah melakukan kujungan ke BPS (Badan Pusat Statistik) dengan didampingi PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman, AP., MM. serta Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Ir. I Nyoman Sudana ,MM, Pada Rabu (19/12/2018)
Acara yang dilaksanakan di gedung BPS tersebut, bertujuan untuk silaturahmi pemkab Bojonegoro dengan BPS, serta untuk menjaga hubungan baik dengan BPS yang sudah terbangun baik.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPS Bojonegoro Abdul Jamil SE., M.Si., menyampaikan, bahwa kami berterima kasih kepada pemkab Bojonegoro yang dalam hal ini Bupati Bojonegoro untuk datang langsung ke kantor BPS Bojonegoro.
Menurut keterangan Kepala BPS Bojonegoro, BPS selalu mendukung Pemkab Bojonegoro untuk selalu menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan, namun dalam melakukan survei untuk mengumpulkan data BPS mengalami kendala-kendala diantaranya adala lokasi daerah yang begitu luas, infrastruktur jalan yang belum memadahi, belum adanya jaringan listrik di beberapa daerah di pelosok Bojonegoro, hal inilah yang membuat BPS merasa kesulitan.
Selain itu, dalam mengumpulkan data BPS sesuai dengan blok sensus, yang dimana dalam blok sensus tersebut ada daerah yang bisa dilalui akses kendaran dan ada juga yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Oleh sebab itu BPS juga minta untuk bisa silaturahmi dengan pemkab Bojonegoro, salah satunya dengan diijinkan mengikuti apel 1 bulan sekali di pemkab Bojonegoro.
Semetara Bupati Bojonegoro DR.Hj. Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa dalam pembangunan apapun harus berbasis data, BPS merupakan lembaga yang diakui dan diberi amanat UU untuk menyajikan data penyajian datanya berupa data Ekonomi, Pertanian, Tingkat kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Jumlah rasio jenis kelamin serta lain lainya.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPS karena telah membuka informasi lengkap kepada Pemkab Bojonegoro, karena dengan informasi yang lengkap Pemkab bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat program atau kebijakan yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada. Sehingga dengan kebijakan tersebut kita bisa menurunkan ingkat kemiskinan 1,5%-2%,” terang Bupati Bojonegoro.
Diijelaskan adanya dalam melakukan survei BPS merasa kesulitan karena terkendala infrastruktu jalan yang rusak, Pemkab Bojonegoro dalam membangun infrastruktur jalan juga mengalami kendala dimana tanah di Bojonegoro ini adalah tanah gerak, sehingga perlu adanya pembangunan serius. Menurutnya hambatan itu karena sebagian besar wilayah kita adalah hutan, sehingga kita mengalami hambatan dalam pembangunan karena lokasinya berada dalam kawasan perhutani dan perlu ijin yang cukup lama.
“Lakukanlah komunikasi kepada Perhutani dan juga dari Kementerian Kehutanan untuk bisa membangun masyarakat Bojonegoro yang ada di dalam hutan, dan jangan hal tersebut dijadikan hambatan, kita harus bisa mendekatkan pembangunan ke pada mereka yang berada di dalam kawasan perhutani,” tegas Bupati Bojonegoro. (Ras/MP)
