Surabaya – Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jawa Timur mendorong pengelola taman bacaan untuk segera mengurus Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). Dorongan ini disampaikan dalam talkshow daring bertajuk “Urgensi Nomor Pokok Perpustakaan bagi Taman Bacaan Masyarakat” yang digelar pada Selasa (24/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh pengelola TBM se-Jawa Timur. Acara bertujuan meningkatkan pemahaman akan pentingnya legalitas kelembagaan melalui kepemilikan NPP.
Ketua Forum TBM Jawa Timur, Jauharul Abidin, mengatakan NPP bukan sekadar formalitas. Menurutnya, NPP adalah bentuk pengakuan resmi dari negara yang membuka akses TBM terhadap program pengembangan, termasuk bantuan dan pelatihan.
“NPP akan membuka jalan bagi TBM untuk berkembang. Ini penting untuk penguatan lembaga dan akses ke berbagai dukungan,” kata Jauharul dalam sambutannya.
Talkshow menghadirkan dua narasumber, yakni Nurul Fadilah, Pustakawan Ahli Muda dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, serta Esti Nur Alfianingrum, Koordinator Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Perpusnas RI Lokus Jawa Timur.
Nurul menjelaskan bahwa NPP menjadi syarat utama agar TBM bisa terintegrasi ke dalam sistem data nasional. Ia menyebut TBM dapat mengurus NPP melalui situs resmi Perpusnas RI.
“Pengelola bisa mengakses website perpusnas.go.id dan memilih sub jenis perpustakaan umum. Ini berbeda dengan perpustakaan sekolah atau khusus,” jelasnya.
Sementara itu, Esti membagikan pengalaman Relima saat mendampingi TBM di berbagai daerah. Ia menyebut banyak TBM yang belum memiliki NPP, dan hal ini menghambat penguatan jejaring serta akses ke bantuan.
“Relima turut mendampingi hingga NPP terbit. Legalitas ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah,” ujar Esti.
Talkshow ini dipandu oleh Imron Nasir, Sekretaris Forum TBM Bojonegoro yang juga merupakan Relima Lokus Kabupaten Bojonegoro. Diskusi berlangsung interaktif dan mendapat respons positif dari peserta.
Sekretaris Forum TBM Jawa Timur, Bangun Setiyawan Nugroho, menegaskan pihaknya siap mendampingi TBM di seluruh Jawa Timur dalam proses pembuatan NPP.
“Kami akan terus mendorong dan mendampingi TBM agar memiliki legalitas. Dengan begitu, TBM bisa berkembang lebih optimal,” pungkasnya. (*)
