Bojonegoro – Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Bojonegoro, Salisus Agustin Zainur Rohmah, mengkritisi penanganan stunting di Kabupaten Bojonegoro yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, meskipun angka prevalensi menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di Bojonegoro tercatat 12 persen. Angka ini mengalami penurunan dari 14,1 persen pada tahun sebelumnya, dan jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat menyentuh 24 persen.
Sementara itu, hingga Mei 2025, Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat terdapat 1.357 balita yang mengalami stunting, atau sekitar 2,0 persen dari total balita yang terpantau.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Salis sapaan akrabnya menegaskan bahwa keberhasilan angka tidak boleh membuat pemerintah daerah merasa puas. Ia menilai bahwa pendekatan berbasis data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya di pelosok desa.
“Stunting bukan sekadar angka dalam laporan. Pertanyaannya, apakah anak-anak di pelosok desa benar-benar sudah mendapat gizi cukup? Apakah posyandu di tingkat dusun berjalan efektif? Itu yang harus dijawab pemerintah,” ujar Salis, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, persoalan stunting seringkali hanya menjadi perhatian dalam momen-momen seremonial, tanpa diiringi evaluasi dan tindak lanjut yang konkret. Padahal, di banyak wilayah, masih terdapat ibu hamil yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi, serta keluarga yang belum memahami pola asuh dan gizi seimbang.
“Selama persoalan dasar ini tidak disentuh, angka stunting hanya akan jadi bahan klaim, bukan perubahan nyata. Kita butuh pendekatan yang menyentuh akar masalah, bukan hanya menggugurkan kewajiban program,” tegas aktivis perempuan tersebut.
Salis juga mendorong pemerintah daerah untuk bersikap lebih terbuka dan transparan dalam menyajikan data, serta tidak segan mengakui hambatan di lapangan. Menurutnya, kesenjangan antara laporan administrasi dan kondisi faktual bisa menjadi penghalang utama dalam menuntaskan stunting secara menyeluruh.
“Target 9 persen jangan sekadar jadi angka. Yang penting, setiap balita benar-benar terbebas dari ancaman stunting. Jangan sampai ada gap antara laporan di atas kertas dengan realita di desa,” katanya.
Sebagai penutup, Salis mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama dan pemuda untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan stunting.
“Ini bukan hanya tugas dinas kesehatan. Ini soal masa depan generasi Bojonegoro,” pungkasnya. (RBU/*)
