Surabaya – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menyisakan duka mendalam. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses transportasi terputus, serta layanan dasar lumpuh akibat kerusakan infrastruktur. Tragedi ekologis yang berlangsung berminggu-minggu ini menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir di wilayah tersebut.
Di balik besarnya kerugian dan jumlah korban, peristiwa ini mengungkap persoalan mendasar kerusakan lingkungan yang terabaikan dalam jangka panjang. Deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, serta degradasi daerah aliran sungai (DAS) dinilai memperparah dampak hujan ekstrem. Curah hujan tinggi hanya menjadi pemicu, sementara akar persoalan terletak pada lemahnya tata kelola lingkungan.
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PKC Jawa Timur, Kholisatul Hasanah, menilai tragedi di Sumatera dan Aceh harus menjadi peringatan keras bagi Jawa Timur. Menurutnya, kondisi ekologis di sejumlah wilayah Jatim menunjukkan gejala yang tidak jauh berbeda.
“Cukup Sumatera dan Aceh yang membuat kita berduka. Jawa Timur harus belajar dari penderitaan saudara-saudara kita dan mulai serius menjaga lingkungan sebelum bencana serupa terjadi di sini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah kawasan di Jawa Timur saat ini berada dalam tekanan ekologis yang serius. Di wilayah Tapal Kuda seperti Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Probolinggo, tutupan hutan terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Hilangnya vegetasi penahan air membuat kawasan lereng semakin rentan longsor saat hujan deras.
Selain itu, pencemaran sungai besar seperti Brantas dan Bengawan Solo juga menjadi persoalan krusial. Limbah industri, sampah domestik, serta sedimentasi memperburuk kualitas dan kapasitas sungai. Akibatnya, banjir lebih mudah terjadi di musim hujan, sementara ancaman krisis air dan kesehatan muncul saat kemarau.
Kholisatul juga menyoroti aktivitas pertambangan di beberapa daerah, seperti Banyuwangi, Trenggalek, Lumajang, dan Jember. Lubang-lubang bekas tambang dinilai melemahkan struktur tanah, menghilangkan mata air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologis. “Masyarakat di sekitar tambang hidup dalam kecemasan setiap kali hujan turun,” ujarnya.
Di kawasan pesisir, abrasi dan kenaikan muka air laut turut mempersempit ruang hidup warga. Wilayah pesisir Gresik, Sidoarjo, Lamongan, hingga Banyuwangi disebut semakin terancam, bahkan sebagian kampung terpaksa direlokasi akibat laut yang terus menggerus daratan.
Menurut ketua KOPRI PKC Jatim, pola kerusakan tersebut memiliki kemiripan dengan kondisi yang terjadi di Sumatera sebelum bencana besar melanda. Karena itu, ia menegaskan bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Kita tidak boleh menunggu sampai sungai meluap dan hutan habis baru bereaksi. Setiap aktivitas yang merusak lingkungan harus dievaluasi, diawasi, bahkan dihentikan jika membahayakan keselamatan rakyat,” tegas Kholisatul.
Ia mendorong pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperketat izin industri ekstraktif, memperkuat pengawasan pencemaran sungai, melindungi kawasan hutan, serta meningkatkan edukasi mitigasi bencana dan perubahan iklim kepada masyarakat.
“Pelajaran dari Sumatera sangat jelas. Ketika lingkungan rusak, rakyat yang menanggung akibatnya. Jangan sampai Jawa Timur menjadi berita duka berikutnya,” pungkasnya. (RBU/Red).
