Bojonegoro, mediapantura.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menolak keras terhadap kenaikan tunjangan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka menganggap perwakilan rakyat tersebut belum layak mendapatkanya.
Ketua Cabang PMII Bojonegoro, M. Nur Hayan mengatakan, belum layaknya DPRD Bojonegoro mendapatkan kenaikan tunjangan bisa dilihat dari bagaimana kinerja DPRD saat ini. Bisa dikatakan, periode DPRD saat ini masih sangat minim prestasi.
“Hal ini bisa dilihat dari sudah berapa Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang dibuat oleh DPRD sekarang, yang seharusnya diperuntukan untuk menjawab permasalahan masyarakat,” ujar Hayan.
Selain belum ada Perda inisiatif, DPRD juga dinilai minim pengawalan terhadap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, seperti halnya progam Kartu Petani Mandiri (KPM) yang seharusnya membutuhkan pengawalan dari para anggota dewan. Namun, dalam hal ini DPRD terkesan tidak ada peran baik dalam pengawalan maupun pengawasan terhadap berlangsungnya program tersebut.
“Harusnya DPRD memberikan pengawalan dan pengawasan terhadap progam unggulan dari Pemkab, bukan malah cenderung mendiamkan ketika ada yang belum tepat” lanjut Hayan.
Dengan melihat beberapa hal tersebut, PMII Bojonegoro berharap kenaikan tunjangan DPRD kabupaten Bojonegoro ini dapat di evaluasi kembali.
PMII khawatir kenaikan dana tunjangan DPRD yang sekian besar tersebut, tidak memberi manfaat terhadap produktifitas kinerja DPRD dalam mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Sebelum ada tambahan tunjangan saja sudah tidak ada pengawalan, apalagi dapat tambahan tunjangan kan,” pungkas Hayan.(Af)
