BOJONEGORO– Pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dipastikan mengalir deras tahun ini. Pemerintah Pusat telah mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1,94 triliun secara penuh atau 100 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, komposisi pendapatan tersebut didominasi oleh bagi hasil minyak bumi yang menyentuh angka Rp1,9 triliun, sementara sisanya sekitar Rp11 miliar berasal dari gas bumi.
Kepala Bapenda Bojonegoro, Yusnita Liasari, mengungkapkan bahwa pencairan tahun ini berjalan mulus sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.
“Alhamdulillah, realisasi DBH Migas 2025 sudah masuk sesuai alokasi pagu APBN. Nilainya tepat sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Yusnita di kantornya, (23/12/2025).
Yusnita memberikan catatan penting untuk proyeksi tahun depan. Menurut kebijakan pusat, jatah DBH Migas Bojonegoro pada TA 2026 diprediksi akan mengalami penurunan cukup signifikan.
“Untuk proyeksi TA 2026, angkanya diperkirakan berada di kisaran Rp941 miliar. Hal ini tentu mengikuti dinamika kebijakan fiskal pusat dan kondisi produksi sektor migas,” imbuhnya.
Sebagai catatan, tren DBH Migas Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir memang cukup fluktuatif mulai 2022: Rp1,6 Triliun, 2023: Rp2,2 Triliun, 2024: Rp1,8 Triliun, 2025: Rp1,94 Triliun
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berkomitmen agar dana triliunan rupiah ini tidak hanya mampir di angka laporan keuangan, melainkan harus dikonversi menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Fokus utama penggunaan anggaran ini masih pada sektor infrastruktur jalan hingga ke pelosok desa, peningkatan fasilitas kesehatan, dan investasi sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa bagi pelajar asli daerah.
Yusnita menegaskan bahwa pengelolaan dana besar ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat migas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Pemkab berupaya membangun fondasi ekonomi yang mandiri agar kesejahteraan warga tetap terjaga meski suatu saat produksi migas menurun.
“Prinsipnya adalah keberlanjutan. Kita kelola amanah hasil bumi ini agar manfaatnya dirasakan anak cucu kita nanti melalui pembangunan yang inklusif dan berdaya saing,” pungkas perempuan berhijab ini.(Hil)
