BOJONEGORO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengajak jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk bersama-sama memerangi oknum yang mengatasnamakan wartawan namun tidak memiliki kompetensi serta legalitas profesi yang jelas.
Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menyoroti fenomena oknum jurnalis nakal yang kerap beraksi di tingkat akar rumput. Menurutnya, aksi mereka sudah pada tahap mengkhawatirkan karena banyak menyasar instansi pemerintahan desa.
“Kami menerima banyak keluhan kepala desa yang ditekan oknum mengatasnamakan wartawan. Ini jelas merusak citra pers dan tidak boleh dibiarkan,” tegasnya di Pendopo Malowopati, (23/12/2025).
Pria yang akrab disapa Sasmito menekankan bahwa garis pemisah antara jurnalis profesional dan oknum terletak pada ketaatan terhadap aturan hukum dan etika. Wartawan sejati, kata dia, wajib tunduk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Kalau tidak punya kompetensi, tidak terdaftar, dan tidak patuh kode etik, itu bukan wartawan. PWI siap berdiri di garis depan melawan praktik seperti ini,” imbuhnya.
Sebagai solusi nyata PWI Bojonegoro berencana meluncurkan program literasi jurnalistik secara cuma-cuma.
“Kita PWI Bojonegoro berencana meluncurkan program literasi jurnalistik gratis kepada Pemerintah desa, camat hingga masyarakat. Tujuan ini agar mereka memiliki senjata pengetahuan untuk membedakan mana jurnalis yang bekerja secara profesional dan mana yang sekadar oknum pencari keuntungan,” jelasnya
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menyampaikan turut memberikan dukungan penuh atas sinergitas yang dibangun di Bojonegoro. Ia menilai literasi adalah kunci untuk memutus rantai penyalahgunaan profesi media.
“Pers harus dilindungi, tapi masyarakat juga harus dilindungi dari oknum yang mencederai profesi wartawan. Literasi menjadi solusi penting,” ungkap Lutfil Hakim.
Sikap tegas PWI ini disambut hangat oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah alergi terhadap kritik, sepanjang kritik tersebut disampaikan melalui mekanisme pers yang benar dan bertanggung jawab.
“Kalau bekerja sesuai aturan, pemerintah tidak anti kritik. Tapi kalau ada yang mengatasnamakan wartawan untuk menekan atau mencari keuntungan, itu harus dilawan bersama,” tegas Wahono.
Wahono berpesan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya bagi organisasi pers resmi.
“Langkah kita diharapkan mampu menciptakan iklim informasi yang sehat, sekaligus mempersempit ruang gerak oknum wartawan tak berkompeten secara sistematis di Bojonegoro,” pungkasnya.(Hil)
