BOJONEGORO – Upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro kian diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menggandeng sejumlah perusahaan, termasuk BUMD, untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dengan agenda prioritas pembangunan tahun 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat sinkronisasi yang digelar di Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026). Dalam forum itu, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) memastikan kesiapan mendukung program strategis daerah, terutama yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menegaskan perusahaan telah menyiapkan program konkret melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu fokusnya adalah mendukung Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) bagi 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
“Kami telah menyelaraskan program prioritas perusahaan dengan arah kebijakan Pemkab Bojonegoro. Tahun ini kami akan menyalurkan bantuan GAYATRI kepada 100 KPM,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan menjadi pengungkit ekonomi keluarga prasejahtera. Melalui budidaya ayam petelur, penerima manfaat didorong memiliki sumber pendapatan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
Tak hanya sektor ekonomi, PT ADS juga menyiapkan intervensi di bidang lingkungan. Program pengelolaan sampah dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) masuk dalam agenda kerja tahun ini. Rencananya, penanaman pohon keras dan produktif akan dilakukan di sejumlah titik DAS bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri menekankan pentingnya sinkronisasi lintas lembaga agar program tidak berjalan parsial. Empat pilar menjadi fokus bersama, yakni pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta rehabilitasi lantai rumah sehat bagi warga kurang mampu.
Pemkab menyadari, percepatan pembangunan tak bisa hanya mengandalkan APBD. Peran dunia usaha, khususnya perusahaan di sektor migas melalui skema CSR dan Pengembangan Masyarakat (PPM), dinilai strategis untuk mempercepat capaian target.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor energi seperti SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Pertamina EP Cepu, dan Pertamina Sukowati, serta perbankan dan organisasi perangkat daerah terkait.
Dengan kolaborasi yang mulai terarah, Pemkab Bojonegoro berharap langkah terintegrasi ini mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata pada 2026.(*)
