BOJONEGORO – Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Jumat (27/2/2026), membuka tabir pengelolaan proyek jalan yang kini menuai sorotan.
Di hadapan wabup dan jajaran OPD, Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) menyampaikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Mereka menyebut tidak mengelola langsung dana proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dengan nilai hampir Rp 2 miliar tersebut.
Menurut perwakilan Timlak, pencairan anggaran tidak melalui tim desa.
“Dana ditransfer langsung ke pihak CV, tidak lewat timlak,” ujarnya saat dimintai keterangan di lokasi proyek.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan tim desa dalam pekerjaan tersebut sangat terbatas. Untuk penyediaan material, hanya sebagian kecil yang diambil dari sumber lokal, sementara selebihnya ditangani pihak rekanan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons serius dari wabup. Di sela peninjauan lapangan, Nurul Azizah menghubungi Kepala Desa Ngampal guna memastikan mekanisme pelaksanaan proyek. Dari klarifikasi itu, diketahui pekerjaan jalan dikerjakan oleh CV Winarni Syahputra yang beralamat di Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
Sidak dilakukan menyusul kondisi jalan yang sudah menunjukkan kerusakan meski proyek belum lama dinyatakan selesai. Dari hasil pengecekan fisik, ketebalan aspal di sejumlah titik hanya berkisar 5–6 sentimeter. Secara visual, permukaan jalan tampak tidak rata dan dinilai belum memenuhi standar kualitas konstruksi.
Temuan ini memunculkan dua persoalan sekaligus: mutu pekerjaan di lapangan serta tata kelola anggaran. Terutama terkait alur pencairan dana yang disebut tidak melalui Timlak sebagaimana lazimnya pelaksanaan kegiatan desa.
Pemerintah daerah dipastikan akan mendalami hasil sidak tersebut. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program BKKD benar-benar berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.(*)
