BOJONEGORO– Kabupaten Bojonegoro diprediksi bakal segera berubah. Hingga penghujung Desember 2025, megaproyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan tren positif dengan progres fisik rata-rata mencapai 80 persen.
Ratusan desa kini tengah mengebut pembangunan gedung yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan tersebut. Dari total 419 desa dan 11 kelurahan di Bojonegoro, sebanyak 384 titik sudah memasuki tahap konstruksi aktif.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf. Dedy Dwi Wijayanto, menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun fisik bangunan semata. Esensi KDMP adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang hidup.
“Tujuan utamanya adalah menyiapkan ekosistem ekonomi desa. Kami ingin saat gedung jadi, koperasi langsung berjalan, ada transaksi nyata, dan dampaknya dirasakan langsung oleh warga,” ujar Letkol Dedy (24/12/2025).
Ia menambahkan, penentuan lokasi gedung tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).
“Sebelum menentukan titik lokasi gedung kita mengadakan Musdes terlebih dahulu, agar titik koordinat koperasi benar-benar strategis dan memiliki potensi konsumen yang jelas,” tambanya.
Dedy juga menyampaikan Meski progres secara umum cukup menggembirakan, perjalanan proyek ini bukannya tanpa hambatan. Ada yang sudah hampir rampung, namun ada pula yang masih di angka 50 persen. Faktor utama yang menjadi ganjalan adalah ketersediaan anggaran di masing-masing desa.
“Beberapa desa memang menghadapi keterbatasan dana untuk mengoptimalkan pembangunan. Namun, semua administrasi dan perizinan sudah clear. Solusinya, desa yang kesulitan bisa mengajukan bantuan ke instansi di atasnya sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap Dady
Dedy juga menegaskan bahwa posisi Kodim 0813 adalah sebagai mitra pendamping di lapangan. Sementara untuk kebijakan teknis dan pembiayaan, sepenuhnya mengikuti mekanisme Pemerintah Daerah (Pemda).
“Berbeda dengan program fisik lainnya, KDMP ini Pelaksanaannya jauh lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi setiap desa,” jelasnya
Dengan sisa waktu dan koordinasi lintas sektoral yang terus diperkuat, program ini diharapkan menjadi kado akhir tahun bagi kemandirian ekonomi masyarakat Bojonegoro di tahun 2026 mendatang.(Hil)
