Bojonegoro – Wakil Ketua DPRD Bojonegoro sangat berterimakasih atas didirikanya Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang berada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander. Dengan adanya MPS Dander bisa mengurangi potensi kemiskinan khususnya bojonegoro selatan.
Hal itu dikarenakan kawasan Bojonegoro sebelah selatan atau Dander dan sekitarnya termasuk penyumbang warga kurang mampu yang cukup banyak. Artinya pasca beroperasinya MPS Dander ruang gerak dan peluang untuk mendapatkan mata pencaharian dan pekerjaan di kawasan Bojonegoro selatan ini bisa terjawab.
“Saya sangat berharap bahwa keberadaan MPS Dander memberikan kontribusi berupa lapangan pekerjaan yang cukup signifikan di kawasan dander dan sekitarnya”, ucap Sukur Priyanto saat di temui awak media dalam peresmian MPS Dander hari Rabu kemarin (30/01/2024).
Sukur Priyanto mengatakan bahwa pengangguran di Bojonegoro semakin meningkat setiap tahunnya jika dibandingkan APBD kita yang besar ini tidak sebanding degan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Bojonegoro
“APBD kita yang tembus di angka 8 triliun ini tidak di barengi pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan, ini di buktikan dengan jumlah angka pengangguran di setiap tahun yang tembus 40-60 ribu orang”, kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro.
Lebih lanjut dikatakan Sukur Priyanto, tata kelola keuangan atau program yang di ciptakan Pemerintah harus berorientasi untuk menciptakan lapangan kerja di Bojonegoro karena percuma APBD kita besar kalau angka kemiskinan kita masih banyak.
“Selama 5 tahun terahkir APBD kita berangkat dari angka 5 sampai 8 triliun. Berdasarkan hasil survey BPS adalah tahun 2018 kita masih pada peringkat 27 di jawa timur, kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 kita masih pada peringkat yang sama yaitu termiskin di jawa timur 11 terendah”, tegas Sukur Priyanto yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro.
Disinggung soal Perda Kawasan Tampa Rokok (KTR) Sukur Priyanto menjelaskan Fraksi Demokrat menolak Perda KTR karena Bojonegoro tidak sama dengan Kota besar lainnya seperti Kota Surabaya dan Kota Jakarta, Bojonegoro jumlah penduduknya baru 1,4 juta jiwa. Itu alasan Fraksi Demokrat untuk menolak Perda KTR.
“Petani tembakau di Bojonegoro bisa mendapatkan keuntungan lebih dari menanam tembakau dan keberadaan petani sangat produktif serta produksi tembakau di Bojonegoro sangat baik”, ungkap Sukur Priyanto.
Masih menurut Sukur Priyanto bahwa Pemerintah harus memberikan peluang kepada para petani tembakau, jangan sampai mempersulit petani tembakau. Di satu sisi kita ingin produk petani tembakau meningkat tapi di sisi lain Pemerintah menciptakan regulasi yang mempersulit petani tembakau.
Sementara itu, Anis Yuliati selaku Ketua SPSI Bojonegoro juga menanggapi dibukanya MPS Dander menerangkan bahwa kalau dari serikat pekerja sangat berterima kasih dengan di bukanya MPS Dander ini telah membuka lapangan pekerjaan untuk daerah daerah terpencil.
“Keberadaan MPS Dander bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Bojonegoro”, tutup Anis Yuliati. (Pur/Red)
