Bojonegoro — Kabupaten Bojonegoro mencatat sejarah baru dalam agenda keterbukaan informasi di Jawa Timur. Untuk pertama kalinya, daerah ini dipercaya menjadi tuan rumah Gala Dinner dan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Award 2025 yang digelar pada Sabtu (29/11/25) di Hotel Aston Bojonegoro.
Momen prestisius tingkat provinsi ini tidak hanya menjadi panggung kehormatan bagi Bojonegoro, tetapi juga membawa pulang tiga penghargaan sekaligus atas komitmen daerah dalam mengelola keterbukaan informasi publik.
Pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemkab Bojonegoro berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai tinggi, yakni 98,70. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisioner KI Jawa Timur, Yunus Mansyur Yasin, kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Dua desa di Bojonegoro turut menguatkan prestasi daerah dengan meraih kategori Pemerintah Desa Informatif.
* Desa Tikusan, Kecamatan Kapas (nilai 96,11)
* Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu (nilai 95,30)
Penghargaan untuk pemerintah desa diserahkan oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, dan diterima langsung oleh masing-masing kepala desa.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Provinsi Jawa Timur kepada Bojonegoro sebagai tuan rumah penyelenggaraan tahun ini. Ia menegaskan bahwa budaya keterbukaan informasi telah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih kepada Komisi Informasi Jawa Timur yang telah mempercayakan Bojonegoro sebagai tuan rumah KI Award 2025. Kami berkomitmen membangun budaya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Bojonegoro terus memperkuat transparansi hingga tingkat desa, “Keterbukaan informasi telah membantu kami menyelesaikan banyak persoalan. Semangat ini akan kami teruskan dengan meningkatkan kualitas layanan informasi publik,” tambahnya.
Penyelenggaraan KI Award 2025 di Bojonegoro menjadi bukti bahwa daerah ini siap mendukung agenda transparansi publik tingkat provinsi. Sekaligus menegaskan posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. (RBU/Red).
