mediapantura.com, Tuban – Guna memperlancar distribusi produksi BBM dan bahan baku Petrokimia dari kilang Tuban, DPRD Jatim mendorong percepatan revitalisasi rel Kereta Api (KA) di Tuban. KA tersebut juga direncanakan dapat mengangkut masyarakat yang hendak bepergian.
Untuk diketahui, proyek Strategis Nasional (PSN) GRR Tuban memasuki tahap pra-konstruksi penyusunan desain teknis (Front-End Engineering Design/FEED).
Dalam Kontruksi Mega Proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) atau Pertamina Rosneft menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk merevitalisasi jalur kereta peninggalan zaman Belanda di Tuban.
Revitalisasi jalur kereta mulai rute Stasiun Babat, Tuban, Merakurak dan Jenu, untuk mendukung konektivitas kilang GRR Tuban dengan sentra-sentra industri pengguna petrokimia di Pulau Jawa
Anggota DPRD Jatim dapil XII (Tuban- Bojonegoro), Drs Nur Azis mengatakan, dalam revitalisasi rel kereta api di Tuban ini Pemprov Jatim terlibat di dalamnya Terkait perijinannya. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) atau Pertamina Rosneft menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sudah MoU dengan Pemprov Jatim terkait perijinan dan tata ruangnya
“Kita berharap supaya revitalisasi rel dibantu penuh karena membantu industri di Tuban,” pinta Nur Azis.
Politisi asal PKB itu mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim bahwa sudah ada sinkronisasi program revitalisasi rel KA di Tuban.
“Pemprov saat saya tanya sudah setuju. Cuma sebaiknya dipercepat,” tuturnya.
Azis menyebut bahwa revitalisasi ini menggunakan rel KA lama peninggalan Belanda. Hanya saja, rel tidak difungsikan sejak tahun 1989. Maka, dengan banyaknya industri di Tuban, rel tersebut difungsikan kembali.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menyebut bahwa rel lama tidak melewati Kecamatan Tuban (kota). Maka Azis menginginkan agar merevitalisasi jalur rel di kota. Hanya saja, problemnya jalur rel tersebut sudah dibawah rumah penduduk, dan kantor-kantor. Artinya semua bangunan itu berdiri diatas tanah milik PT KAI.
“Saya setuju dibangun (revitalisasi) di kota. Tapi untuk jalur kota ke Babat tetap pakai jalur lama. Untuk kota dilewati aja. Kemudian jalur luar kota tetap dipakai,” tuturnya.
Azis menilai jika jalur
melewati kota, maka bisa timbul kemacetan yang luar biasa. Maka dirinya setuju jalur rel dialihkan di luar kota dengan melakukan pembebasan lahan lagi.
“Sehingga nanti bisa nyambung Babat- Bojonegoro, Babat – Surabaya. Nanti jalurnya Babat-Tuban,” paparnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek GRR Tuban ditargetkan mulai beroperasi tahun 2027 untuk memasok BBM dan bahan baku petrokimia. Infrastruktur tersebut untuk memperlancar pengiriman produk petrokimia dari kilang GRR Tuban ke sentra industri di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Revitalisasi rel KA ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 tahun 2019, untuk mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di area Gerbang kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).
Pertamina dan PT KAI sepakat mengkaji penyediaan jalur kereta api dari dan ke lokasi proyek GRR Tuban sepanjang kurang lebih 49 kilometer dengan rute Stasiun Babat, Tuban, Merakurak dan Jenu.
Selain itu, Nur Azis juga mendorong perbaikan jalan di Bojonegoro – Nganjuk karena rusak parah. Kerusakan jalan tersebut akibat pembangunan Waduk Semantok Bojonegoro. Jalan itu dulu miliknya berstatus tipe C dinaikkan menjadi tipe B.
“Karena ada pembangunan Waduk Semantok. Itu merusak jalan hingga parah. Kalau Pemprov sendiri tidak akan mampu. Kalau mampu, ya mampu, tapi lainnya (proyek diluar) bisa-bisa tidak kebagian anggaran,” katanya.
Azis berharap pembangunan jalan yang rusak tersebut dilakukan sharing antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Bojonegoro. Mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Untuk membangun jalan sepanjang 1 Km, Azis memperkirahkan butuh Rp 2 miliar.
“Ini rusaknya lebih dari 20 km. Makanya harus sharing,” harapnya
Disisi lain kontraktor yang membangun Waduk Semantok juga harus bertanggung jawab dan ikut membantu perbaikan jalan.
“Seperti pembangunan Jembatan Ploso, jalan kabupaten yang rusak ditanggung oleh kontraktor. Lha ini tidak. Kan ini tidak bagus. Seharusnya ikut membantu perbaikan jalan,” pungkasnya.
