Bojonegoro – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyerapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rata-rata 20 persen atau senilai Rp. 900 Miliar lebih. Sehingga, saat ini di keuangan terdapat dana sebesar Rp3,8 Triliun dan jika hal ini ditambah dengan Sisa Lebih Pendapatan Anggaran (SILPA) tahun 2018 maka diperkirakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APDB) 2019 sebesar Rp6 Triliun lebih.
“Ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp400 Miliar, P-APBD 2019 Rp6 Triliun lebih” kata Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro Ibnu Soeyuti, Kamis (27/6)
Sementara, Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Anam Warsito mengatakan rendahnya serapan anggaran oleh OPD dikarenakan banyaknya jabatan Kepala OPD yang masih belum terisi.
Sebelumnya dalam nota pengantar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bojonegoro tahun 2018 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto menyebutkan bahwa penyebab tingginya SILPA bukan karena ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten mengelola keuangan tetapi karena adanya lampauan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Migas.(waf/MP)
