Bojonegoro – Di tengah meningkatnya ancaman krisis lingkungan akibat lonjakan volume sampah daerah, IDFoS Indonesia menggelar Diskusi dan Diseminasi Buku bertajuk “Bersama Mengelola, Bersama Sejahtera” di Creative Room Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (18/5/26). Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor untuk membahas arah baru tata kelola sampah berbasis kolaborasi multipihak.
Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur perguruan tinggi seperti Universitas Bojonegoro, STIKes Rajekwesi, dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, hingga perwakilan OPD seperti Bappeda, DLH, DPMPD, Dinas Kesehatan, PU Cipta Karya, NGO, kelompok pengolah sampah, Badan Eksekutif Mahasiswa, sektor swasta, dan media.
Kegiatan ini dilatarbelakangi kondisi darurat sampah di Kabupaten Bojonegoro yang kini mencapai sekitar 400–450 ton per hari. Volume tersebut dinilai tidak lagi mampu ditangani dengan pola linear konvensional berupa kumpul–angkut–buang.
Karena itu, IDFoS Indonesia menawarkan pendekatan Public-Private-Community Partnership (PPCP), yakni model kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan warga dari tingkat hulu.
Buku yang didiseminasikan merupakan hasil karya dua peneliti IDFoS Indonesia, yakni Ahmad Muhajirin dan Rizal Zubad Firdausi. Jalannya diskusi dipandu oleh Hakam Sholahuddin selaku editor buku sekaligus moderator kegiatan.
Dalam sambutan pembukaan, Direktur IDFoS Indonesia, Joko Hadi Purnomo, menuturkan bahwa gagasan pengelolaan sampah berbasis desa telah mulai dirintis sejak tahun 2015. Menurutnya, inti keberhasilan program terletak pada perubahan perilaku masyarakat melalui proses pemetaan dan pemicuan di tingkat akar rumput.
“Fokus utamanya adalah perubahan perilaku. Kami juga melihat pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, swasta, dan pemanfaatan aset komunitas seperti fasilitas KUD untuk menjaga keberlanjutan. Meski begitu, tantangan di lapangan masih besar karena sebagian besar sistem penanganan sampah kita saat ini masih berjalan secara konvensional melalui pola angkut-buang,” ujar Joko.
Ia berharap buku tersebut dapat menjadi media pembelajaran bersama sekaligus referensi adaptif dalam merumuskan strategi penanganan sampah yang relevan dengan perkembangan zaman.
Senada dengan itu, Hakam Sholahuddin menegaskan bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius hampir di seluruh daerah, baik kota besar maupun kecil. Berdasarkan data yang dipaparkan, produksi sampah di Bojonegoro tahun lalu mencapai 568 ton per hari atau sekitar 0,46 kilogram per orang setiap harinya.
“Sahabat IDFoS hadir bukan sekadar memfasilitasi, tetapi mendampingi sebagai bentuk ikhtiar pengelolaan berbasis komunitas. Buku ini hadir sebagai sebuah tawaran nyata, di mana salah satu kelompok dampingan yaitu Mpok Damira bahkan mampu menjadi program unggulan dalam penilaian Adipura daerah,” jelasnya.
Pada sesi utama, Ahmad Muhajirin menjelaskan bahwa buku tersebut disusun untuk merekam dinamika tata kelola limbah secara jujur, termasuk berbagai tantangan dan pasang surut proses pendampingan di lapangan. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Sementara itu, Rizal Zubad Firdausi mengulas metode pendampingan yang dilakukan tim di lapangan. Ia menjelaskan bahwa proses penanganan diawali melalui pemetaan wilayah untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungannya, lalu dilanjutkan dengan tahapan pemicuan secara langsung.
Rizal juga mengungkap perjalanan panjang Kelompok Mpok Damira yang sempat menghadapi krisis pendanaan sebelum pandemi Covid-19. Produksi pupuk kompos yang belum stabil kala itu belum mampu menopang kebutuhan operasional kelompok secara mandiri.
“Pasca-pandemi, inovasi dialihkan melalui sistem iuran warga sebagai penopang operasional serta mendirikan bank sampah di area perumahan. Mpok Damira hadir sebagai local hero yang mampu bertahan selama 11 tahun melewati berbagai rintangan,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah, memberikan apresiasi terhadap penerbitan buku tersebut karena dinilai mampu menampilkan realitas objektif persoalan lingkungan daerah.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian sampah dari sumbernya agar daerah dapat beralih dari sistem open dumpingmenuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, edukasi dan aksi nyata masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan.
“Pembangunan TPA idealnya diimbangi dengan penyelesaian sampah yang tuntas di sumbernya. Kami di DLH berkomitmen membantu memfasilitasi dan mengedukasi kelompok-kelompok masyarakat. Hal paling mendasar saat ini adalah action dan edukasi, terutama menekankan agar sisa makanan harus habis selesai di tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Melalui momentum peluncuran buku ini, persoalan sampah diharapkan tidak lagi dipandang sebagai akhir dari sebuah benda yang dibuang, melainkan awal dari tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Kabupaten Bojonegoro. (RBU/Red)
