Mediapantura.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) menggelar Workshop pengelolaan keuangan Desa di Gedung Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro, Senin (25/7/2022).
Workshop mengambil tema optimalisasi pemanfaatan aplikasi Siskeudes sebagai bentuk percepatan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel.
“Tujuan workshop ini guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari unsur BPD terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sebagai modal penting saat Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),” ungkap Kepala Dinas PMD Bojonegoro Machmuddin dalam sambutannya.
Menurutnya, dengan kegiatan ini diharapkan nanti hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tertera dalam Siskeudes.
“Sehingga rekam jejak dokumen tersebut tidak akan hilang, agar memudahkan pada saat nanti melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa oleh pemerintah Desa,” jelasnya.
Pihaknya juga menambahkan, untuk terwujudnya peningkatan pengetahuan unsur tim pelaksana kegiatan atau timlak terkait kegiatan atau pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa.
“Kegiatan ini sendiri diselenggarakan dalam rangka persiapan untuk Siskeudes dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), yang direncanakan minggu depan setelah kegiatan ini dengan tujuan akhir memudahkan APIP melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya.
Sementara itu dalam workshop ini, Bupati Anna Muawanah membuka acara dan mengatakan, jajaran perangkat desa, mau tidak mau siap tidak siap harus menyiapkan diri untuk tahu pengelolaan sistem keuangan desa. Sebab makin banyak tuntutan akuntabilitas.
“Stunting, hidup sehat, ketersediaan air berish, ini juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa,” ungkapnya.
Bupati juga mengimbuhkan bahwa Pemkab telah mensupport melalui Bantuan Keuangan Desa (BKD). Seluruh dana yang masuk merupakan kontruksi dari keuangan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, semuanya berhak memantau dana tersebut dipergunakan untuk apa saja.
“Kebijakan-kebijakan yang ada di desa, seperti halnya infrastruktur, sanitasi, RTLH, semua dipertanggungjawabkan sehingga kita bisa memantau dan bisa melihat kemampuan anggaran di masing-masing Desa, maka dari itu perlu diadakn Bimtek seperti ini,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Peserta dari setiap desa ada 5 orang, meliputi 2 orang BPD, dan 3 orang lainya adalah Bendahara Desa, Timlak, dan juga Sekdes. Serta supervisor siskeudes dari Kecamatan.
Dan Workshop hari ini akan dilanjutkan sesi selanjutnya, yang terdiri 5 angkatan, dimana workshop berakhir Jumat (29/7/2022) mendatang. Setelah dilakukan pembukaan hari ini, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di ruang pertemuan lt. 2 Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. (Rico/Red)
