Bojonegoro – Ironi gabah Bojonegoro yang kerap lari ke luar daerah lalu dibeli kembali oleh warga dalam wujud beras mahal, bakal segera diputus. Pemkab Bojonegoro tancap gas meluncurkan Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL).
Langkah berani ini ditandai dengan soft-launching beras premium lokal hasil besutan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/26).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, gerakan ini bukan sekadar urusan transaksional jual-beli beras semata. Lebih dari itu, ini adalah misi besar membangun kedaulatan pangan yang dimulai dari dapur pemerintah sendiri.
Mengingat, status Kota Ledre saat ini gagah bertengger sebagai lumbung padi penghasil gabah terbesar kedua di Jawa Timur.
“Semangat kemandirian ini harus mulai dibangun, dan ASN wajib menjadi contoh pertamanya. Saya minta komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk memelopori cinta produk Bojonegoro,” tegas bupati Wahono di hadapan para abdi negara.
Bupati menyoroti rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan warga lokal. Lewat program ini, Pemkab hadir melakukan hilirisasi langsung untuk mengerek nilai tambah hasil panen petani di akar rumput.
Nantinya, Perumda Pangan akan berkolaborasi erat dengan pengusaha penggilingan padi lokal (PERPADI). Sinergi ini ditujukan untuk menyerap gabah petani agar harganya tetap terjaga dan tidak anjlok saat panen raya.
Menariknya, lewat produk beras bermerek “Rajekwesi” ini, para ASN bisa menikmati beras kualitas premium dengan harga miring, yakni Rp 14.800 per kilogram. Harga ini dipastikan berada di bawah harga pasar dan tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bupati Wahono menambahkan, BUMD Pangan harus mengusung roh social entrepreneur (kewirausahaan sosial). Tidak semata mengejar profit, namun membawa misi kesejahteraan bagi petani lokal.
“Semuanya akan berjalan lancar jika BUMD Pangan bisa konsisten menjaga kualitas dan harganya tetap kompetitif. Konsumen harus puas,” sentil bupati Wahono.
Sebagai langkah pembuka (pra-launching), Bupati menginstruksikan seluruh ASN hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mulai mengonsumsi beras lokal ini.
Aturan mainnya, setiap pegawai ditargetkan menyerap minimal 15 kilogram per bulan mulai September mendatang.
Gerakan GASPOL ini diyakini bakal menjadi pemantik perputaran ekonomi lokal yang solid. Sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa Bojonegoro mampu berdaulat atas pangannya sendiri menuju masyarakat yang bahagia, makmur, dan membanggakan. (RBU/Red).
