PPDI Bojonegoro 2025–2030 Dikukuhkan, Bupati Wahono Tekankan Sinergi dan Profesionalisme Perangkat Desa

Bojonegoro – Sebanyak 60 perwakilan perangkat desa resmi dikukuhkan sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030.

Pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, Senin (27/10/25), dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahonobersama Wakil Bupati Nurul Azizah. Suasana penuh semangat terasa sejak pagi. Para perangkat desa dari seluruh kecamatan memadati pendopo, menyambut momentum penting bagi wadah profesi yang menaungi ribuan perangkat desa se-Bojonegoro ini.

Bacaan Lainnya

Turut hadir Forkopimda Bojonegoro, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., serta Dr. Budi Irawanto, M.M. selaku Dewan Penasehat PPDI Bojonegoro. Hadir pula perwakilan PPDI dari kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Ngawi, Blora, dan Madiun, serta unsur lembaga dan organisasi perangkat desa lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PPDI Jatim H. Sutoyo Muslih menegaskan pentingnya soliditas antarperangkat desa sebagai ujung tombak pembangunan, “PPDI hadir bukan sekadar organisasi, tapi wadah perjuangan dan pengabdian bagi perangkat desa di seluruh pelosok,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap penguatan desa, “Bojonegoro termasuk kabupaten besar dengan 28 kecamatan yang potensial. Sinergi antara kebijakan Bupati dan perangkat desa menjadi bukti nyata kepedulian terhadap kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Setyo Wahono menekankan agar PPDI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

“Apapun organisasinya, semua harus bersinergi dan bekerja sama membangun desa. PPDI punya peran penting membantu kepala desa dalam menyejahterakan masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan pentingnya validitas data di tingkat desa sebagai dasar pengambilan kebijakan publik, “Perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Data yang salah bisa membuat program pemerintah tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Dr. Agung Subagyo menambahkan, PPDI adalah rumah besar seluruh perangkat desa yang harus terus memperjuangkan kesejahteraan dan kapasitas SDM aparatur desa.

“Jika desa kuat, maka kabupaten akan kuat. Jika kabupaten kuat, maka provinsi dan Indonesia pun akan maju,” tandasnya.

Acara ditutup dengan pembacaan ikrar dan doa bersama. Dengan kepengurusan baru ini, PPDI Bojonegoro diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat desa, mengembangkan inovasi digital pelayanan, serta menjadi motor penggerak menuju “Desa Kuat, Bojonegoro Hebat, Jawa Timur Maju.” (RBU/*).

Pos terkait