Home Politik|Pemerintahan Tingkatkan Pelayanan Publik, Begini Yang dilakukan Satlantas Polres Blora

Tingkatkan Pelayanan Publik, Begini Yang dilakukan Satlantas Polres Blora

4

Blora, mediapantura.com – Sebagai seorang petugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dituntut berpenampilan menarik dan ramah. Begitulah yang kini tengah dilakukan oleh Bripka Joko Kalis yang sebelumnya berdinas di Provos Polres Blora dengan penampilannya yang garang, dan sekarang alih tugas di Sat Lantas Polres Blora Unit Regident (Samsat Keliling).

Dirinya harus bersikap ramah ketika melayani masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan hingga plosok-plosok desa di kabupaten Blora.

Dengan penampilannya yang gagah ternyata Bripka Kalis sangat menarik perhatian masyarakat karena ternyata dirinya mempunyai sifat suka melucu.
“Awalnya saya merasa cangung dan kurang percaya diri karena dituntut harus bisa melayani masyarakat dengan baik, ramah dan proses cepat. Namun dengan tekat dan keinginan belajar alhamdullilah mendapat respons positif.” ujar Bripka Kalis ketika dikonfirmasi, Rabu (19/02/2020).

Apalagi sekarang ada program pembebasan denda pajak dan balik nama kendaraan yang Masyarakat Kabupaten Blora sebagian besar sudah mengetahui. Sehingga pelayanan tersebut semakin ditingkatkan untuk menumbuhkan sikap sadar bayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kasat Lantas Polres Blora AKP Dodiawan,SH,S.I.K. melalui Kanit Regident Ipda Zainul Arifin,SH  mengatakan bahwa Bripka Kalis cepat beradaptasi dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi yang sangat sesuai dengan untuk menumbuhkan citra positif Polri.

Adanya Program bebas denda pajak dan biaya balik nama ini, ada masyarakat yang miskomunikasi terkait program tersebut. Di beberapa media sosial, masyarakat terbawa atas informasi penggratisan pajak kendaraan bermotor bagi yang telat memperpanjang selama bertahun-tahun.

“Yang diketahui mereka bahwa pajaknya yang gratis. Tetapi di sini perlu saya luruskan, program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berkaitan dengan pembebasan denda pajak dan BBNKB. Artinya, yang gratis itu sanksi administrasi atau denda karena keterlambatan pembayaran,” papar Ipda Arifin

Program ini berjalan selama lima bulan terhitung sejak Senin (17/2/2020) dan berakhir pada 16 Juli 2020 mendatang. Selama itu, masyarakat yang hendak memperpanjang STNK tahunan atau lima tahunan tetapi terlambat diberikan dispensasi penggratisan denda pajak dan bea balik nama selama lima bulan. “Dibayar tetap Pajak Kendaraan Bermotor-nya,” tegasnya.

Dikatakan Ipda Arifin, pihaknya berharap masyarakat yang terlambat membayar PKB bertahun-tahun dapat memanfaatkan program ini.(red)