Home Peristiwa Sekretaris ABPEDNAS Kabupaten Tuban : Seluruh Kepala Desa Bersama BPD Harus Sinergi...

Sekretaris ABPEDNAS Kabupaten Tuban : Seluruh Kepala Desa Bersama BPD Harus Sinergi Membuat LKPPD

47

Reporter : Ahmad Fauzi

Tuban, mediapantura.com – Terkait kinerja Kepala Desa salah satu yang wajib dilakukan oleh Kades adalah memberikan laporan kepala desa. Mengenai tugas ini diatur secara terperinci dalam Permendagri No.46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Hal ini di Utarakan oleh Budiono selaku Sekretaris ABPEDNAS Kabupaten Tuban pada hari Jum’at (29/05/2020) bahwasanya regulasi tersebut dijelaskan bahwa Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Ada 4 Laporan Kepala Desa yang seharusnya dilaksanakan oleh semua Kades yaitu sebagai berikut.

1.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

2.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.

3.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

4.Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Permendagri No.111 Tahun 2016 disebut juga LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Wajib memberikan BPD Tapi berdasarkan Survey yg di lakukan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten tuban. Banyak Kepala Desa di kabupaten Tuban yang Tidak memberikan Kepada BPD padahal sudah melebihi batas waktu yang Sudah di Atur perundang undangan.

Untuk itu Asosiasi BPD kabupaten Tuban berharap Peran dari Dinas Dinas terkait untuk melakukan pembinaan di Desa Agar hal seperti ini tidak terulang kembali. BPD jangan hanya di Jadikan Badan Pelengkap Desa Tetapi harus benar benar Menjadi BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Lebih jauhnya BPD setelah menerima LKPPD itu harus membuat evaluasi selambatnya 10 hari setelah LKPPD itu diterima (pasal 49 ayat 1). Dalam pasal yang sama ayat 4 disebutkan Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Apabila BPD belum mendapatkan LKPPD dari Pemerintah Desa (Kades), Maka BPD tidak dapat menyusun Laporan Kinerja BPD yang di dalamnya harus disertai juga oleh dokumen LKPPD. Artinya Pemdes masih belum paham mengenai makna sinergis dan tanggung jawab. untuk Itu Asosiasi BPD tuban berharap peran dari semua Pihak baik pemerintah kabupaten, kecamatan,Desa untuk mendorong Tata kelola pemerintahan Desa yang Baik dan Transparan.

Sumber : Budiono, Sekretaris asosiasi BPD Kabupaten Tuban