Home Kegiatan Masyarakat Dengan Musyawarah Dusun, Pemdes Glondonggede Selesaikan Permasalahan Sengketa Pertanahan

Dengan Musyawarah Dusun, Pemdes Glondonggede Selesaikan Permasalahan Sengketa Pertanahan

422

Reporter Ahmad Fauzi

Tuban, mediapantura.com – Dalam Rangka menyelesaikan Konflik Pertanahan yang ada di wilayah pesisir Glondong jajaran Pemerintah Desa Glondonggede, Lembaga Pemerintah Desa Glondonggede Musyawarah Dusun.

Kegiatan Musyawarah Dusun ini mengambil tema “Kesepakatan Bersama Tentang Kesadaran Hukum Dan Penentuan Zonasi di Kawasan Pesisir Glondong” yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban pada Jum’at (10/07/2020).

Kegiatan musyawarah Dusun di sambut Antusias oleh Seluruh Stokholder Serta Masyarakat agar permasalahan Cepat mendapatkan Solusi Terbaik.

Acara tersebut dihadiri dari lembaga pemerintahan dan berbagai organisasi nelayan, diantaranya Kepala Bidang Perikanan Tangkap dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Kasi PMD Kecamatan Tambakboyo, Pemerintah Desa, BPD, HNSI Kecamatan Tambakboyo, Pokmaswas, Rukun Nelayan, Ketua RT RW, dan masyarakat pesisir.

Ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait konflik di kawasan pesisir, M. Yasin Yusuf, S.Pd.I selaku Ketua BPD menuturkan bahwa permasalahan yang umum terjadi di wilayah pesisir adalah konflik pertanahan dan sampah yang mencemari laut. Seiring perkembangan jaman jumlah penduduk dan pemukiman di pesisir semakin bertambah, hal ini menjadikan tanah yang berada di wilayah pesisir Glondong semakin berkurang karena digunakan untuk pembangunan rumah dan bangunan-bangunan lainnya. Meskipun wilayah pesisir Glondong mengalami perluasan dengan surutnya air laut setiap tahunnya, yang kemudian memunculkan tanah timbul, justru hal ini lah yang memicu adanya konflik di wilayah pesisir Glondong. Perebutan lahan, semakin sempitnya ruang dan akses nelayan, sampah yang mencemari laut semakin banyak, sanitasi yang belum tertata dengan baik, menjadikan semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang mengancam keberlangsungan hidup warga pesisir dan generasi selanjutnya. Sudah saatnya para stake holder baik dari lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan ikut ambil bagian sesuai fungsi dan tugasnya, serta diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diselesaikan bersama melalui Musyawarah Dusun ini dengan mengacu peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan RZWP3-K Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Sekretaris Desa yang mewakili Kepala Desa Glondonggede menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pemerintah Desa mendukung secara penuh Musyawarah Dusun yang diselenggarakan oleh BPD ini, agar bersama-sama mencari solusi terbaik melalui kesepakatan bersama untuk menentukan batas zonasi pemukiman warga di lingkungan pesisir. Respon positif juga disampaikan oleh Ali Imron selaku Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kecamatan Tambakboyo sekaligus Ketua POKMASWAS, bahwa organisasi nelayan selalu siap memfasilitasi dan membantu masyarakat pesisir Glondong untuk memediasi dan menjembatani konflik ini. Dia berharap dengan adanya kesepakatan bersama untuk menentukan batas zonasi pemukiman warga di lingkungan pesisir, masyarakat dapat mematuhi dan menyadari aturan yang telah disepakati bersama.

Umi Kulsum, A.Pi selaku Kabid Perikanan Tangkap DISKANNAK Kabupaten Tuban yang memberikan sosialisasi terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, turut menanggapi antusias warga yang memberikan saran dan pertanyaan dalam Musyawarah tersebut, warga yang hadir merespon secara positif, keinginan warga pesisir untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan kawasan pesisir harus di dukung oleh semua pihak demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir itu sendiri.

Setelah kesepakatan bersama ditetapkan dan disepakati oleh peserta Musyawarah, ada salah satu warga yang bertanya tentang sanksi yang diberikan ketika ada warga yang melanggarnya. Pertanyaan tersebut langsung di jawab oleh Ketua BPD selaku pemimpin acara MUSDUS dengan kembali pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 35 huruf l yang berbunyi “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Kemudian sanksinya adalah ketentuan pidana yang tertuang dalam pasal 73 ayat (1) huruf g yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliard rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliard rupiah) setiap orang yang dengan sengaja: melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l”.
Akan tetapi dia berharap bahwa sanksi pidana yang disebutkan tadi, semaksimal mungkin dihindari dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan kesadaran diri untuk mentaati aturan yang telah disepakati oleh warga dan ditetapkan dalam perundang-undangan.

Diakhir acara, masyarakat dan BPD juga berharap agar lembaga pemerintahan ikut memperhatikan masyarakat pesisir, terutama pembangunan jalan setapak sebagai batas pemukiman warga, dan plengsengan/pagar pembatas dari gelombang laut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa dalam Bab V terdapat tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dijelaskan dalam pasal 18 dan 19. Oleh karena itu, adanya konflik, penanggulangan bencana, sampah, dan masalah-masalah di kawasan pesisir merupakan tanggung jawab bersama.

Kegiatan Musyawarah Dusun ini juga tetap Menaati Peraturan Pemerintah terkait Protokol pencegahan Virus Covid-19 Serta menerapkan Physical Distancing (jaga jarak).(Af)