Home Politik|Pemerintahan Dalam Rapat Paripurna, DPRD Bersama Pemkab Bahas Program BKD

Dalam Rapat Paripurna, DPRD Bersama Pemkab Bahas Program BKD

9

Reporter: Bima Rahmat

Bojonegoro, mediapantura.com – Sebanyak 252 Desa di Kabupaten Bojonegoro akan menerima gelontoran dana melalui Badan Kas Desa (BKD). BKD tersebut dianggarkan di APBD tahun 2021 yang sudah disiapkan. Hal ini disampaikan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, dalam rapat paripurna Penetapan Rancangan APBD 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. (24/11/20).

Dalam rapat paripurna Penetapan Rancangan APBD tahun anggaran 2021 ini Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, menyakinkan para anggota DPRD, tentang beberapa dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan BKD yang akan disalurkan ke desa telah sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu dirinya juga menjamin atas pelaksanaan program sebagaimana mekanisme yang berlaku.

“Untuk dana hibah sudah sesuai mekanisme dalam perundang-undangan dan untuk BKD saya pastikan, saya jamin dan saya yakinkan akan kami lakukan sesuai mekanisme perundang-undangan yang ada,” katanya.

Lebih jauh Bupati Bojonegoro menegaskan jika program BKD telah dirembuk sebelumnya bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) beberapa kali. Dalam pembahasan bersama Forkopimda juga berpijak pada ketentuan sesuai undang-undang. Dan kemudian menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dalam pelaksanaan jika dilakukan sesuai dengan mekanismenya pasti akan berjalan dengan baik ,” ujarnya.

Akan tetapi dalam penetapan anggaran BKD itu sempat dipertanyakan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Ali Huda. Ali Huda menilai anggaran Rp 450 miliar itu disalurkan tidak merata. Sebab dari 419 desa di Bojonegoro hanya 252 desa yang mendapatkan.

“Ini ketentuan atau SOP desa yang mendapatkan bantuan seperti apa? Kok tidak semua, atau jangan-jangan ini pilihan, saya minta syarat desa yang mendapatkan bantuan,” ujar anggota komisi D, DPRD ini.

Ali Huda menilai saat rapat paripurna itu, Pemkab Bojonegoro belum bisa membeberkan secara gamblang kepada dewan terkait desa yang akan menerima BKD. Mulai syarat yang harus dipenuhi desa hingga dialokasikan untuk apa saja jika desa telah menerima dana BKD. (Bim/red).