DPC GMNI Bojonegoro Soroti Mahalnya Pendidikan dan Minimnya Lowongan Pekerjaan

MediaPantura.com | DPC GMNI Bojonegoro Soroti Mahalnya Pendidikan dan Minimnya Lowongan Pekerjaan

Bojonegoro – Semakin lama semakin tidak wajar pendidikan di Indonesia, menjelang usia ke 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia ini pendidikan tinggi semakin susah diakses oleh masyarakat menengah kebawah.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal menjadi penyebab utama banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah. Sejumlah narasi statment telah dilontarkan diberbagai media terkait dengan naiknya UKT yang banyak didominasi oleh PTN dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Bacaan Lainnya

Menyikapi hal tersebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) Bojonegoro, agar Kemendikbud meninjau kembali terkait dengan maraknya isu-isu yang menyebar luas. Kebijakan yang semestinya dapat memberikan rasa keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas yang mana sudah dijelaskan didalam Amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara berperan penting dalam memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu DPC GMNI Bojonegoro sangat menyayangkan dengan adanya statment dari Menteri Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa “Seharusnya tidak ada mahasiswa yang gagal kuliah karena UKT” yang disampaikan dihadapan Komisi X DPR RI, Selasa (21/5/2024).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Menteri seharusnya tidak seremeh itu. Pasalnya dari pernyataan tersebut bukanlah solusi dari maraknya kegaduhan soal kenaikan biaya UKT yang dinilai sangat tidak rasional.

Sangat disayangkan jika pada nantinya banyak generasi muda Indonesia harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk bisa mengemban pendidikan yang lebih tinggi, atau malah banyak generasi muda yang tidak dapat melanjutkan kembali perkuliahannya ditengah semester diakibatkan dari UKT yang sulit dijangkau.

Perlunya ada evaluasi kebijakan dari pemerintah dan kemendikbud atas kenaikan UKT. “Seharusnya pemerintah memberikan respond cepat terhadap maraknya isu kenaikan UKT, sehingga tidak menciptakan kegaduhan secara meluas dan sistem pendidikan dapat dinikmati secara lebih baik lagi oleh masyarakat secara umum”, ujar Wakil Ketua Bidang Penjaringan Advokasi dan Sumber Daya DPC GMNI Bojonegoro, Achmad Sofiyullah

DPC GMNI Bojonegoro meminta agar pemerintah segera berperan aktif untuk mengawal biaya pendidikan murah, dan terjangkau oleh seluruh lini kalangan masyarakat. Sebab apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa sudah tertuang jelas didalam Amanat Pembukaan UUD 1945. Ini bukan lagi era penjajahan dimana hanya masyarakat yang dirasa mampu yang dapat mengenyam pendidikan.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) M. Ageng Dendy dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 negara harus hadir dalam peningkatan SDM masyarakat dengan menekan biaya pendidikan seminim mungkin dan kualitas pendidikan yang unggul. Hal tersebut secara tidak langsung menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi Pemerintah dan perguruan tinggi.

Belum lagi juga masih banyak generasi muda yang menganggur pasca lulus dari bangku pendidikan. Sama halnya dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran karena ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri pasartenaga kerja saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (26/3/2024.)

Peran pemerintah dan kementerian dalam hal pembukaan lapangan kerja yang layak disegala lini bidang seharusnya lebih ditekan kembali agar pendidikan vokasi dapat selaras dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yg tersedia.

Lagi-lagi PR pemerintah terhadap generasi emas 2045 sangatlah signifikan, sehingga perlu andil yang besar dari pemerintah agar generasi emas 2045 dapat terwujud. DPC GMNI Bojonegoro akan serta turut aktif dan responsif untuk menyampaikan tanggapan disetiap kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *