Seharusnya SDGs Menjadi Salah Satu Rujukan Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan

mediapantura.com, Bojonegoro – Perlu diketahui, Sustainable Development Goals (SDGs) atau di Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan dunia yang ditetapkan PBB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia dengan menetapkan target dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Institut Development Of Society (IDFoS) Indonesia bersama dengan beberapa lembaga pegiat SDGs melakukan diskusi dan konsolidasi mengenai kondisi terkini, permasalahan, peluang dan tantangan dalam percepatan pencapaian SDGs.

Dalam kegiatan diskusi yang di adakan pada Rabu (8/2/2023) lalu dihadiri beberapa lembaga yaitu dari Tim Koordinasi SDGs Kab Bojonegoro yang diwakili oleh Bappeda Bojonegoro, Tenaga Ahli Pendamping Desa P3MD, Perwakilan dari Perguruan Tingi yaitu ISTEK ICSADA, UNUGIRI dan STIE Cendikia.

Senior Program Officer SDGs dari INFID, Bona Tua Parlinggomon Parhusip dalam pemaparannya menyampaikan bahwa di tingkat nasional berdasar evaluasi PBB-UN SDSN di tahun 2022 peringkat Indonesia naik ke peringkat 82 dimana sebelumnya peringkat 97 dari 165 negara.

“Dari capaian indikator ada 4 indikator yang mengalami konsisten tumbuh, namun ada 3 indikator yang stagnan atau tidak tumbuh yaitu Kota dan Pemukiman, Eksosistem Laut serta ekosistem Darat,” jelasnya.

Menurutnya beberapa hal positif dari adanya SDGs dimana dapat memastikan keterlibatan masyarakat sipil, mempercepat prioritas pembangunan melalui pelibatan multipihak, Menyinergikan prioritas pembangunan nasional di tingkat daerah.

“Selain itu juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas/merit goods, dan mendorong kerjasama kemitraan pembangunan,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro, semua 17 program prioritas Bojonegoro telah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahannya saat ini adalah sejak tahun 2020 rencana aksi daerah (RAD) disusun oleh provinsi dan pemerintah kabupaten menyelaraskan dengan RAD Provinsi tersebut.

“Beberapa indikator kemiskinan yang perlu diberi catatan dengan kondisi lokal desa di Bojonegoro, seperti pada kriteria kemiskinan ekstrim dimana jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem setara dengan USD 1.9 atau sebesar RP 855.000 per bulan yang memang di pedesaan Bojonegoro masih sangat banyak masyarakat berpenghasilan dibawah,” terangnya.

Dirinya juga mencontohkan yang lain masyarakat dikategorikan miskin jika lantai rumahnya tanah padahal memiliki beberapa ekor sapi di belakang rumahnya.

“Beberapa budaya lama dimana masyarakat lebih nyaman dengan lantai tanah merupakan sebuah catatan tersendiri dalam penyikapan kemiskinan. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga terdapat kesepakatan bersama dan intervensi yang tepat pula,” pungkasnya.

Di akhiri diskusi, peserta bersepakat untuk menindak lanjuti diskusi secara lebih intens sebagai upaya kolaborasi multi pihak dalam pencapaian SDGs dengan perwakilan peserta yang lebih beragam. (rico/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *